Polres Belu Terima Tim Supervisi & Asistensi Bidang Keuangan Dan Sarana Prasarana Polda NTT

Kepolisian Resor Belu, senin (11/4/16), menerima kunjungan Tim Supervisi dan Asistensi Bidang Keuangan (bid keu) & Sarana Prasarana (sarpras) Polda NTT, dalam rangka melihat dari dekat pelaksanaan anggaran tahun 2016 dan mengkaji lebih dalam sarana prasarana yang dimiliki kesatuan Polres Belu. Tim Supervisi ini dipimpin oleh Kabid Keu Polda NTT AKBP PUTU NITIARSA, yang didampingi oleh Kabag Info Sarpras Polda NTT AKBP ANTHONIA PAH, AKP Wayan Sunarta & AKP Sefnad Denu, S. Sos. Kegiatan Supervisi pagi pukul 09.00 wita di aula lantai 2 Polres Belu, dibuka oleh Kapolres Belu AKBP DEWA PUTU GEDE ARTHA, SH,MH, yang dalam kegiatan ini dihadiri oleh para Kabag, Kasat, Para Kapolsek, Kasi Keuangan & anggota, Kasubbag Sarpras & anggota,serta Kaur Mintu dan Kasium Polsek jajaran Polres Belu. Dalam arahannya, Kabid Keuangan menyampaikan bahwa kedatangan tim ini adalah tidak saja mengecek dari dekat pelaksanaan anggaran tahun ini, tapi juga mengecek aset-aset yang dimiliki Polres Belu. " Supervisi ini setiap tahun Kami laksanakan sesuai perintah bapak Kapolda NTT, untuk melihat dari dekat pelaksanaan anggaran 2016 ini. Disini, Kami tidak hanya mencatat masalah keuangan tapi juga mencatat masalah Aset seperti Kelayakan Barang Inventaris berupa kendaraan. Disini kita akan memberikan gambaran bagaimana proses lelang Barang Inventaris Polri, sewa Inventaris aset Dinas Polri dan Alih Fungsi Aset Dinas Polri. Kita akan lakukan Pendalaman materi, kita sharing dan cari jalan keluar untuk memperbaiki apabila dalam penyusunan mata anggara, keluar dari aturan2 keuangan"terang Kabid Keu. Usai arahan dari Kabid Keu & Kabag Info Sarpras Polda NTT AKBP ANTHONIA PAH, kegiatan dilanjutkan dengan Pendalaman Materi yang dibawakan oleh AKP Wayan Sunarta, SE dan AKP Sefnad Denu, S. Sos. Para Peserta supervisi baik dari Polres & Polsek menyimak dengan baik apa yang disampaikan oleh Pemateri, untuk menjadi bekal nantinya saat melaksanakan tugas khususnya di bidang penyerapan anggaran dan sarana prasarana.