Penyelundupan tidak saja melalui jalan tikus namun juga melalui jalan resmi.
Penyelundupan ada yang berupa pemalsuan administrasi misalnya barang bawaan yang tidak sesuai dengan isi dokumen hingga penyelundupan Narkoba yang menggunakan barang bawaan sebagai kamuflase.
Hal ini disadari betul oleh anggota Sat Narkoba yang rutin melakukan pemeriksaan terhadap orang dan barang bawaan yang melintas dari dan menuju Timor Leste. Pemeriksaan bersama petugas Bea Cukai, dilakukan di kawasan Pabean Motaain,Kec.Tasifeto Timur, Kab.Belu sebagai pos lintas batas Indonesia-Timor Leste.
Kasat Narkoba AKP Marthen Pelokila, SH saat dikonfirmasi Humas pada minggu (18/9/16) mengatakan, kehadiran anggotanya di pos pengawasan pabean Motaain, untuk mencegah ataupun mengungkap peredaran narkoba di wilayah perbatasan.
“Pemeriksaan sudah jadi tugas rutin Kita bersama petugas Bea Cukai. Kalau tidak diperiksa tentu akan banyak narkoba masuk ke negara kita khususnya dari Negara Timor Leste ataupun sebaliknya namun sejauh ini belum ada yang terindikasi membawa barang haram tersebut”kata Kasat Narkoba.
Selain Narkoba, Anggota Sat Narkoba yang setia mendampingi Petugas Bea Cukai dalam pemeriksaan para pelintas batas, juga melakukan pemeriksaan terhadap tanki Pertamina yang akan melintas ke Timor Leste, guna mencegah mencegah penyimpangan BBM bersubsidi.
”Kita juga fokus melakukan pemeriksaan terhadap Tanki Pertamina yang akan masuk ke Timor Leste. Yang Kita periksa bukan BBM melainkan dokumen karena tidak menutup kemungkinan mereka bermain di dokumen"lanjut Kasat.
"Misalnya, dalam surat tertulis 5 ton tapi kenyataannya dia membawa 6 ton atau lebih, itu yang Kita sebut penyelundupan dalam hal administrasi dan pidana pajak karena yang bersangkutan otomatis membayar pajak kurang dari muatan yang di bawa. Ini salah satu kejahatan ekonomi yang harus Kita ungkap"urai Kasat.
Kegiatan (pemeriksaan) ini lanjut Kasat sebagai tindak lanjut Program 100 hari Kapolri tentang penguatan Harkamtibmas khususnya mengawal program prioritas nasional dan paket kebijakan ekonomi pemerintah.