Polres Belu Jaga Ketat Aksi Damai Relawan Bara-JP, Tuntut Pemerintah Bayar Upah Tenaga Kerja Sesuai UMK

Sekelompok Massa yang tergabung dalam Barisan Relawan Jalan Perubahan (BARA-JP) Kab.Belu, senin pagi (25/7/16) pukul 10.00 wita, menggelar aksi unjuk rasa damai di kantor Pemda Belu dan DPRD Belu. Aksi ini mendapat perhatian serius aparat Kepolisian Resor Belu, yang langsung mengambil tindakan dengan mengawal dan menjaga ketat jalannya aksi unjuk rasa damai tersebut hingga selesai sekitar pukul 14.30 wita. Berangkat dari kediaman JEKA PEREIRA Lingkungan Tenubot, Kel. Manumutin, Kec.Atambua Kota, Kab.Belu, Massa bergerak menuju Kantor Bupati Belu,dengan menggunakan 1 Unit kendaraan Roda Enam, 2 Unit kendaraan Roda Empat dan 30 Unit kendaraan Roda Dua, dengan jumlah Massa kurang lebih 100 ( seratus ) Orang. Pergerakan Massa di kawal ketat oleh Personil Sabhara, Lantas dan juga anggota Reskrim serta Intelkam yang melakukan pengamanan tertutup. Di halaman Kantor Pemerintah Daerah Belu, Pendemo menyampaikan orasi serta tuntutan mereka kepada Pemda Belu yang di terima oleh Sekda Belu Drs. PETRUS BERE. Setelah menyampaikan orasi dan tuntutan kepada Pemda Belu, Massa Barisan Relawan Jalan Perubahan bergerak menunju Kantor DPRD Kab.Belu yang masih dalam pengawalan ketat anggota Polres Belu. Sekitar pukul 12.15 wita, massa tiba di gedung DPRD Belu yang disambut oleh Ketua komisi I beserta sejumlah anggota DPRD dari Komisi lainnya selanjutnya melakukan tatap muka di ruang Komisi I. Adapun tuntutan dari Ketua Bara JP Kab.Belu Yosep Mau, Sekretaris Enzo E.Santo dan Viktor Motaain Nahak selaku anggota yang mewakili massa antara lain Menuntut Pemerintah meninjau kembali ijin yang diberikan kepada pihak pengelola usaha tempat iburan malam (tempat Karoke), karena diduga menjual minuman keras dan praktik prostitusi terselubung. Mereka juga Menuntut Pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat Kab.Belu dan Membayar upah tenaga kerja sesuai dengan Upah Minimum Kabupatan (UMK) bagi semua pekerja di Kab.Belu. Selain itu, Massa juga Meminta Aparat penegak hukum untuk menindak tegas pelaku perjudian yang ada di Kab.Belu. Menanggapi sejumlah tuntutan tersebut, Anggota DPRD lintas Komisi berjanji Pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemerintah guna meninjau kembali ijin usaha tempat hiburan malam ( tempat Karoke ), apabila ditemukan penyalagunaan ijin maka pihak DPRD Kab.Belu memintah kepada Pemerintah untuk mencabut ijin operasinal bagi tempat hiburan malam yang tidak sesuai dengan ijin yang diberikan. Terkait lapangan kerja, DPRD Belu akan berkoordinasi dengan Pemda terkait pembukaan lapangan kerja baru yang sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayah serta masyarakat Kab.Belu serta berkordinasi dengan Pemda Belu terkait peningkatan Upah Minimum Kabupaten bagi pekerja di Kab.Belu yang diduga tidak sesuai dengan apa yang telah di perdakan oleh pihak Pemda Belu. Sementara untuk masalah perjudian, pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemda Belu serta aparatur Penegak Hukum yang ada di Kab.Belu guna bersama-sama melakukan penindakan serta pencegahan terhadap segalah bentuk penyakit masyarakat yang ada di Kab.Belu. Pada kesempatan ini juga, DPRD Kab.Belu meminta masyarakat agar lebih proaktif untuk melaporkan adanya praktik perjudian dan prostitusi kepada penegak hukum yang ada di Kab.Belu. Massa Bara-JP mengancam akan kembali dalam jumlah yang lebih besar apabila tuntutan yang disampaikan tidak direspon oleh pihak Pemda Belu serta aparat penegak hukum. Pelaksanaan unjuk rasa damai ini berjalan dengan aman dan lancar ditengah penjagaan ketat anggota Polres Belu, baik saat massa bergerak maupun di gedung DPRD Belu..