Kapolri Instruksikan Kapolda Sikat Premanisme yang Meresahkan

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan jajaran di bawahnya menggelar Operasi Kepolisian Kewilayahan serentak untuk memberantas praktik premanisme yang semakin marak dan meresahkan masyarakat.

Langkah ini tertuang dalam Surat Telegram Nomor: STR/1081/IV/OPS.1.3./2025, yang ditujukan kepada seluruh jajaran Polda dan Polres di Indonesia.

Operasi ini telah dimulai serentak per 1 Mei 2025 lalu. “Operasi ini bertujuan menindak tegas pelaku dan mengungkap jaringan pelaku premanisme secara menyeluruh,” ujar Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko dalam keterangannya, Selasa (6/5/2025).

Truno mengatakan, operasi ini dilakukan dengan pendekatan penegakan hukum yang didukung kegiatan intelijen, preemtif, dan preventif.

Operasi ini ditujukan untuk mengatasi praktik premanisme yang juga berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan iklim investasi nasional.

“Polri berkomitmen memberantas aksi premanisme yang selama ini menjadi keresahan masyarakat dan berpotensi menghambat investasi,” lanjut Truno.

Secara khusus, jenis kejahatan yang menjadi fokus penindakan adalah pemerasan, pungutan liar, pengancaman, intimidasi, pengeroyokan, hingga penganiayaan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok.

“Premanisme dalam bentuk apa pun yang mengganggu ketertiban masyarakat dan iklim usaha akan ditindak tegas. Ini adalah bagian dari upaya menciptakan rasa aman dan kepastian hukum, terutama bagi para pelaku usaha di Indonesia,” imbuh Truno. Untuk mengatasi permasalahan ini, Polri akan menjalin kerja sama dengan TNI, pemerintah daerah, serta pihak lain yang memegang kepentingan.

Koordinasi lintas sektor ini dinilai krusial untuk menjamin keberhasilan operasi dan menciptakan stabilitas jangka panjang. 

Sebelumnya diberitakan, aksi premanisme yang mengatasnamakan ormas tertentu marak terjadi. Sejumlah ormas meminta Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran hingga mengganggu pembangunan pabrik mobil listrik PT BYD di Subang, Jawa Barat. 

Terkait masalah BYD, Indonesia baru mengetahui setelah Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mendapat aduan dari markas besar BYD di Shenzhen, China, saat kunjungan beberapa waktu lalu. 

Banyaknya ormas meresahkan lantas berujung pada penolakan warga terhadap ormas. Terbaru, ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya ditolak di Pulau Dewata. Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta mengatakan, ormas dari luar tidak diperlukan untuk menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah Bali. Sebab, Bali sudah memiliki sistem keamanan berbasis kearifan lokal melalui keberadaan pecalang atau petugas keamanan desa adat.

Selama ini, pecalang ini sudah terbukti membantu aparat kepolisian dan TNI untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat adat.