Bahas Kelangkaan BBM bersama PMKRI Atambua, Kapolres Belu Tegaskan Pengawasan dan Penyimpangan Distribusi BBM Subsidi Jadi Perhatian Khusus Polri

Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) dan antrean panjang di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Belu yang telah berlangsung kurang lebih tiga bulan menjadi perhatian serius berbagai elemen masyarakat.

Menyikapi kondisi tersebut, Kapolres Belu, AKBP I Gede Eka Putra Astawa, S.H.,S.I.K menerima audiensi Pengurus Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Atambua untuk membahas persoalan distribusi BBM sekaligus mencari solusi demi memenuhi kebutuhan masyarakat.

Audiensi yang berlangsung di Ruangan Kapolres Belu, Kamis (22/10/2026) pukul 11.30 WITA, turut dihadiri Kasat Intelkam Polres Belu, AKP Nikodemus N.Saleh.

Pertemuan ini menjadi ruang dialog bagi kepolisian dan mahasiswa untuk menyampaikan pandangan, bertukar informasi, serta membahas langkah-langkah konkret dalam mengatasi kelangkaan BBM dan mengantisipasi dugaan penyimpangan distribusi di wilayah Kabupaten Belu.

Kelangkaan BBM Terjadi di Sejumlah Daerah, Ini Penyebabnya

Dalam audiensi tersebut, Kapolres Belu menjelaskan, persoalan kelangkaan BBM merupakan permasalahan kompleks yang juga terjadi di sejumlah wilayah lain.

Karena itu, Polres Belu telah melakukan pemantauan langsung ke lapangan, berdialog dengan petugas SPBU dan masyarakat, serta berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi ketersediaan dan antrean BBM.

Berdasarkan hasil pemantauan sementara, antrean panjang di sejumlah SPBU dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya belum tersedianya jalur antrean terpisah bagi konsumen Pertalite dan Pertamax, serta kendala jaringan dalam proses verifikasi barcode, seperti yang ditemukan di SPBU Fatubenao.

Selain itu, perbedaan harga antara BBM subsidi dan nonsubsidi diduga mendorong sebagian konsumen beralih menggunakan Pertalite.

Tingginya kebutuhan BBM untuk menunjang aktivitas pekerjaan, kendaraan operasional, jasa sopir, hingga kendaraan rental juga menjadi faktor yang perlu diperhitungkan dalam menganalisis kondisi konsumsi BBM di Kabupaten Belu.

Kapolres Belu turut menjelaskan, berdasarkan penelusuran awal terhadap data kendaraan, tercatat angka transaksi BBM sebanyak 66.920 transaksi di wilayah Belu. Namun, data tersebut masih memerlukan validasi lebih lanjut sehingga belum dapat dijadikan sebagai angka final untuk menggambarkan pola konsumsi BBM masyarakat.

Pengawasan SPBU dan Dugaan Penyimpangan Distribusi Jadi Perhatian Khusus Polri

Di tengah persoalan antrean yang berdampak terhadap aktivitas masyarakat, Kapolres Belu menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pengawasan terhadap distribusi BBM, termasuk menindaklanjuti informasi mengenai dugaan penyimpangan.

Dalam pemeriksaan di lapangan, petugas menemukan dua kendaraan yang menggunakan tangki ganda. Temuan tersebut masih didalami, termasuk pemeriksaan terhadap penggunaan barcode dalam transaksi BBM.

Kapolres Belu juga menyampaikan, pihaknya telah melakukan penyelidikan selama hampir dua bulan terkait dugaan penyelundupan BBM.

Hingga audiensi berlangsung, penyelidikan tersebut belum menemukan bukti yang menguatkan dugaan dimaksud. Meski demikian, pendalaman terhadap kemungkinan penyimpangan distribusi BBM menuju wilayah perbatasan akan terus dilakukan.

Sebagai langkah pengawasan di lapangan, Polres Belu juga telah menempatkan personel Bhabinkamtibmas di setiap SPBU untuk memantau situasi, menjaga ketertiban antrean, serta mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

PMKRI Usulkan Pengawasan Lebih Ketat

Dalam kesempatan yang sama, Pengurus PMKRI Cabang Atambua melalui Fridus Kali menyampaikan bahwa kelangkaan BBM yang berlangsung sekitar tiga bulan telah berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat.

PMKRI menilai kondisi tersebut perlu mendapat perhatian bersama karena berpotensi menimbulkan kerugian bagi warga dan membuka peluang bagi oknum tertentu untuk mengambil keuntungan.

PMKRI Apresiasi Upaya Polres Belu Atasi Kelangkaan BBM

PMKRI mengapresiasi langkah Polres Belu yang telah turun langsung melakukan pemantauan ke sejumlah SPBU. Organisasi mahasiswa tersebut juga mengusulkan agar pengawasan terhadap SPBU ditingkatkan, pengisian BBM secara berulang dapat diantisipasi, serta kendaraan yang diduga menggunakan tangki modifikasi diperiksa sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, PMKRI menyampaikan informasi mengenai dugaan modifikasi tangki kendaraan roda dua yang memiliki kapasitas lebih besar dari standar, serta dugaan penimbunan dan pengiriman BBM ke Timor-Leste. PMKRI berharap informasi tersebut dapat ditelusuri lebih lanjut oleh pihak kepolisian.

PMKRI juga mengusulkan peningkatan pemeriksaan terhadap kendaraan yang menuju wilayah perbatasan, khususnya kawasan Lamaknen dan sekitarnya, guna mengantisipasi kemungkinan penyelundupan BBM.

Informasi tersebut akan menjadi bahan pendalaman lebih lanjut, dengan tetap mengedepankan pemeriksaan berdasarkan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Kasat Intelkam Polres Belu menekankan pentingnya menelusuri asal-usul BBM, tujuan pembelian, dan pola penyalurannya dalam menangani dugaan penyimpangan.

Menurutnya, pengawasan perlu dilakukan secara cermat dengan tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat yang menggunakan BBM untuk menunjang aktivitas sehari-hari.

Ia juga mengajak seluruh pihak untuk menyampaikan informasi yang akurat dan dapat diverifikasi agar penanganan persoalan BBM tidak didasarkan pada dugaan yang belum terkonfirmasi.

Kapolres Belu Dorong Kolaborasi Semua Pihak Kawal Distribusi BBM

Menutup audiensi, Kapolres Belu mengajak PMKRI Cabang Atambua dan seluruh elemen masyarakat untuk terus membangun komunikasi serta berkoordinasi dengan kepolisian dan instansi terkait.

Sinergi tersebut dinilai penting untuk membantu mengungkap penyebab kelangkaan, mengawasi distribusi BBM, dan mencegah potensi gangguan kamtibmas akibat antrean panjang.

Ke depan, Polres Belu akan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dan pengelola SPBU, mengoptimalkan pemantauan di lokasi pengisian BBM, serta menindaklanjuti informasi mengenai dugaan penyimpangan distribusi, termasuk penggunaan tangki modifikasi, pengisian berulang, dan dugaan penyelundupan ke wilayah perbatasan.

Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat kolaborasi antara kepolisian, mahasiswa, pemerintah, pengelola SPBU, dan masyarakat dalam mencari solusi atas persoalan BBM di Kabupaten Belu.

Dengan pengawasan yang berkelanjutan dan penyampaian informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, upaya menjaga distribusi BBM agar lebih tertib dan tepat sasaran diharapkan dapat berjalan optimal sehingga kebutuhan masyarakat serta situasi kamtibmas di wilayah perbatasan tetap terjaga.