Beri Penyuluhan Hukum, Kasat Reskrim Polres Belu Dorong Penguatan Peran Paralegal dan Kepala Desa dalam Penyelesaian Perkara Melalui Restorative Justice

Beri Penyuluhan Hukum, Kasat Reskrim Polres Belu Dorong Penguatan Peran Paralegal dan Kepala Desa dalam Penyelesaian Perkara Melalui Restorative Justice

Dalam upaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat serta menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, Polres Belu bersama Pemerintah Kabupaten Belu dan Kejaksaan Negeri Belu menggelar kegiatan Penyuluhan Hukum, jumat (20/11/20226)

Kegiatan bertajuk “Membangun Desa/Kelurahan Melalui Penguatan Peran Paralegal, Pendekatan Restorative Justice dan Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Menuju Belu yang Berkualitas, Mandiri, Harmonis, Demokratis dan Berbudaya.”berlangsung sekitar pukul 09.00 WITA, di Gedung Wanita Betelalenok, Atambua, Kabupaten Belu.

Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Belu, Kapolres Belu yang diwakili Kasat Reskrim Polres Belu, Asisten I Kabupaten Belu, Kepala Kejaksaan Negeri Belu yang diwakili Kasubsi Tindak Pidana Umum (TUT), Kabag Hukum Kabupaten Belu, Kanit PPA Polres Belu, serta para kepala desa dan paralegal se-Kabupaten Belu.

Kegiatan diawali dengan pembukaan oleh pembawa acara, menyanyikan lagu Indonesia Raya, doa bersama, serta sambutan sekaligus pembukaan kegiatan secara resmi oleh Wakil Bupati Belu.

Selanjutnya, kegiatan dipandu oleh Kabag Hukum Kabupaten Belu dan dilanjutkan dengan pemaparan materi dari Kejaksaan Negeri Belu serta Polres Belu, yang disertai sesi tanya jawab bersama para peserta.

Dalam penyuluhan tersebut, salah satu fokus utama yang dibahas adalah penerapan pendekatan Restorative Justice (RJ) atau keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara tertentu melalui musyawarah dan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Selaku nara sumber dalam kegiatan tersebut, Kasat Reskrim Polres Belu,  AKP Rachmat Hidayat, S.Tr.K., S.I.K  menekankan bahwa Kepala Desa dan Paralegal memiliki posisi strategis dalam membantu masyarakat menyelesaikan persoalan hukum secara bijaksana, khususnya terhadap perkara-perkara ringan yang memenuhi persyaratan untuk diselesaikan melalui mekanisme RJ.

“Di tingkat desa, Kepala Desa dan Paralegal merupakan pihak yang paling awal berhadapan dengan masyarakat ketika terjadi persoalan. Karena itu, pemahaman hukum yang baik sangat penting agar penyelesaian masalah dilakukan secara tepat, adil dan tidak menimbulkan persoalan baru,” jelasnya.

Melalui pendekatan Restorative Justice, penyelesaian perkara tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga mengutamakan pemulihan hubungan antara korban, pelaku, keluarga dan masyarakat melalui proses musyawarah dan kesepakatan bersama sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam penyuluhan tersebut juga dijelaskan bahwa tidak semua perkara dapat diselesaikan melalui RJ. Penerapannya harus memenuhi persyaratan dan ketentuan hukum, dengan mempertimbangkan antara lain sifat perkara, tingkat ancaman pidana, kerugian yang ditimbulkan, kondisi korban dan pelaku serta ketentuan lainnya.

Kasat Reskrim berharap, penguatan kapasitas Kepala Desa dan Paralegal dapat membantu menciptakan budaya penyelesaian masalah secara damai sekaligus mencegah konflik berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.

“Penyelesaian yang mengedepankan musyawarah bukan berarti mengabaikan hukum. Justru harus dilakukan berdasarkan aturan, dengan memastikan hak korban terlindungi dan penyelesaian memberikan rasa keadilan bagi semua pihak,” tegasnya.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi dari Kejaksaan Negeri Belu serta sesi tanya jawab. Para peserta juga diberikan ruang untuk menyampaikan berbagai persoalan hukum yang kerap ditemukan di tengah masyarakat.

Melalui sinergi antara pemerintah desa, paralegal, kepolisian dan kejaksaan, diharapkan masyarakat semakin memahami mekanisme penyelesaian perkara yang tepat, sehingga tercipta lingkungan desa yang aman, harmonis dan kondusif.

#PolisiBersamaMasyarakat.